You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bupati Minta BPJS Ketenagakerjaan Memperbanyak Kantor Pelayanan di Kepulauan Seribu
....
photo Suparni - Beritajakarta.id

Bupati Ingin Tiap Kelurahan di Kepulauan Seribu Ada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menginginkan agar di tiap kelurahan ada kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan untuk memaksimalkan kepesertaan dan layanan bagi warga setempat.

Pentingnya jaminan perlindungan kerja

Junaedi mengatakan, keberadaan kantor cabang di tiap kelurahan tersebut sangat penting mengingat kondisi geografis di Kepulauan Seribu.

"Saat ini di sini baru ada satu kantor cabang yakni di lantai 1 Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu. Semoga ke depan bisa ada di tiap kelurahan," ujarnya, saat menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta, Rabu (1/12).

2.030 Kader Dasa Wisma Jakarta Utara Dibantu Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta, Eko Nugriyanto menuturkan, kunker di Kepulauan Seribu berlangsung dua hari dan akan difokuskan pada monitoring serta evaluasi kantor cabang yang ada di Kepulauan Seribu.

"Kami juga sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan maupun pemandu wisata terkait pentingnya jaminan perlindungan kerja," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer